Setiap negara pastinya memiliki masalah-masalah yang mengganggu kesejahteraan sosial rakyatnya. Masalah tersebut diantaranya inflasi, kelangkaan, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun dari beberapa masalah tersebut, kemiskinan menjadi salah satu musuh terbesar yang perlu ditangani dengan serius. Di Indonesia sendiri jumlah kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,46 juta orang per-Maret 2023. Dari penurunan tersebut jumlahnya masih terbilang besar yaitu sebesar 25,90 juta orang. Selain itu masih banyaknya negara miskin dan negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin yang besar menjadikan isu kemiskinan ini menjadi salah satu pembahasan di negara-negara PBB yang pada akhirnya dibahas menjadi salah satu poin dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Kemiskinan sendiri memiliki definisi secara umum yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Dari definisi tersebut dapat dilihat, kebutuhan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal merupakan bahan pokok yang perlu dimiliki oleh seseorang. Suatu situasi yang terjadi pada kehidupan seseorang ataupun kehidupan rumah tangga yang mengalami kesulitan dan ketidakstabilan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat juga disebut sebagai standar hidup manusia.
Standar hidup manusia bukan hanya tentang kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan juga termasuk dalam standar hidup yang perlu dipenuhi. Diperlukannya pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup. Apabila pendapatan jauh lebih rendah, maka standar hidup tidak dapat dipenuhi, dan kondisi tersebut dapat disebut miskin karena seseorang tidak dapat mensejahterakan dirinya. Salah satu penyebabnya ialah adanya penduduk yang tidak diberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kerentanan. Lingkungan penduduk yang tidak memberi peluang tersebutlah yang dapat menghambat para penduduk untuk keluar dari kemiskinan yang ada. (Diyah dan Adawiyah, 2020).
Kemiskinan terjadi bukan hanya pada bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Maka dari itu, faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan juga beragam. Kartasasmita menyatakan bahwa salah satu faktor kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu (1) kemiskinan kronis yang telah turun temurun, yang disebabkan oleh adanya daerah yang sumber dayanya terisolasi, (2) kemiskinan dengan pola siklus ekonomi secara keseluruhan, (3) kemiskinan musiman, yang biasanya terjadi pada nelayan dan petani, (4) kemiskinan karena adanya bencana alam. Menurut Chamsyah, faktor penyebab kemiskinan ialah terjadinya hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan sumber daya lemah dalam suatu tradisi keluarga. Individu menjadi penyebab utama kemiskinan dalam kurangnya kesejahteraan ini, dan orang lain merupakan penyebab lainnya (Priseptian, dkk, 2022).
Kemiskinan terjadi karena ada banyaknya faktor yang beragam, begitupun dengan dampak yang terjadi dari adanya kemiskinan. Diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Tidak terpenuhinya pendidikan
Seperti yang diketahui, pendidikan merupakan hal terpenting bagi kehidupan, dengan pendidikan, seseorang akan memperoleh ilmu pengetahuan. Karena adanya kemiskinan, seringkali seseorang, khususnya yang masih berada dalam usia belajar, yaitu anak-anak, meninggalkan pendidikan karena harus mencari nafkah dengan bekerja. Peralihan dari yang seharusnya meraih pengetahuan ke bekerja tersebut mau tidak mau dilakukan mereka karena kemiskinan yang terjadi dalam hidup mereka. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya pendidikan dan penanaman pengetahuan dalam kehidupan mereka (Nursita, 2022).
2. Meningkatnya jumlah pengangguran
Tidak terpenuhinya pendidikan karena dampak dari kemiskinan akan berkelanjutan dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Seseorang yang miskin akan mengalami kesulitan dalam bersaing mendapatkan pekerjaan, karena saingan mereka ialah orang-orang yang berkecukupan dan berilmu. Hal tersebutlah yang dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Selain itu, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tadi hingga dewasa merupakan pekerjaan yang tidak jelas dan seringkali berganti. Upah yang diterima juga tidak menentu dan dapat menyebabkan adanya kejenuhan dan rasa malas. Dari adanya kejenuhan dan rasa malas itu dapat menimbulkan keinginan untuk tidak bekerja dan menganggur. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran.
3. Konflik yang bermunculan
Seseorang dengan kendala kemiskinan akan mengalami kondisi emosional yang berbeda dengan yang berkecukupan. Sesuatu yang sebenarnya merupakan hal remeh dan dapat dicari solusi, akan dianggap sebagai masalah dan dibesar-besarkan. Selain itu, ialah adanya kesenjangan sosial dari pemerintah yang memberikan suatu fasilitas kepada orang yang berkecukupan, dan tidak memberikannya pada orang miskin. Kesenjangan tersebut dapat memicu kecemburuan sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik.
Karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari kemiskinan, maka pemerintah harus memikirkan dan membuat beberapa kebijakan dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan. Adapun upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sendiri diantaranya:
- Memperbaharui Data Kependudukan
Melalui pembaharuan data kependudukan secara berkala, pemerintah dapat memaksimalkan pengalokasian dan penyaluran dana bantuan sosial terhadap masyarakat miskin. Penyaluran dana bansos dapat dipantau dan dipastikan tepat sasaran, sehingga tidak adanya penyalahgunaan dana bansos oleh oknum tertentu.
- Mengintegrasikan Penyaluran Bantuan Sosial
Dalam beberapa kasus, masih terdapat masalah dalam penyaluran bantuan yang tidak merata terutama ke daerah-daerah pelosok. Maka dari itu, perlu adanya pengintegrasian penyaluran dana bantuan sosial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan bank-bank dan lembaga daerah setempat agar dapat menjangkau cakupan penyebaran bansos secara lebih luas.
- Pembebasan Beban Pengeluaran Bagi Penduduk Golongan Menengah ke Bawah
Pembebasan beban pengeluaran di beberapa sector dapat membantu penduduk miskin dalam mengatur biaya pengeluaran yang ditanggung. Di Indonesia terdapat empat beban pengeluaran yang dipegang oleh pemerintah dan dapat diatur untuk menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan, yaitu tarif air, listrik, BBM, dan LPG. Dengan adanya pengurangan beban tersebut, penduduk miskin dapat mengalokasikan pengeluaran kepada sesuatu yang lebih menghasilkan, salah satunya seperti membangun usaha.
- Menganggarkan Insentif di Sektor Pertanian, Peternakan, dan Sektor Lainnya
Dengan adanya anggaran insentif di beberapa sektor kebutuhan pokok, dapat menekan harga penjualan yang nantinya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang meningkat akan menambah permintaan barang. Kemudian pelaku usaha di sektor-sektor tersebut akan menambahkan lahan pekerjaan dan para penduduk miskin bisa mendapatkan pekerjaan serta lebih banyak memperoleh pendapatan. Selain itu harga yang murah juga dapat dijangkau oleh penduduk miskin sehingga membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan.
- Mengatur APBN dengan Baik dan Bijak
Penganggaran APBN yang dibuat oleh pemerintah haruslah dilakukan dengan bijak dan cermat. Apabila pemerintah dapat mengatur APBN dengan bijak, maka kemungkinan anggaran untuk bantuan sosial dapat ditambahkan karena berkurangnya pemborosan untuk kebutuhan lain. Bantuan sosial yang bertambah akan memperluas dan memperbanyak sasaran penerima bantuan sosial sehingga dapat membantu lebih banyak penduduk yang membutuhkan.
- Pemberian Bantuan Sosial Produktif
Bantuan sosial produktif ini dapat berupa modal usaha, gerobak, ruko, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh penerimanya untuk memperoleh pendapatan. Karena dengan adanya bantuan produktif, penduduk miskin dapat membuka usaha dan meningkatkan pendapatan yang nantinya dalam jangka panjang akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Berdasarkan paparan yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya kemiskinan memang salah satu masalah besar yang dapat menimbulkan cabang-cabang masalah lainnya, seperti tidak terpenuhinya pendidikan, meningkatnya jumlah pengangguran, dan konflik lainnya yang terus bermunculan. Dengan adanya fakta tersebut, bukan berarti kemiskinan tidak dapat ditangani dan dikendalikan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang dapat diartikan bahwa kemiskinan dapat ditanggulangi apabila penggunaan metode atau kebijakan yang sesuai serta tepat sasaran. Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam mengatur kebijakan. Oleh karena itu, segala kebijakan yang akan ditetapkan perlu dikaji dengan cermat agar tidak menimbulkan kerugian lainnya.
*) Artikel ditulis oleh Rachel Camila Rachim (sekretaris Departemen PSDB) dan Najwa Lutfah Mu'minin (Kepala Departemen PSDB) dalam program kolaborasi COMA oleh Departemen Riset dan Teknologi — Departemen Komunikasi dan Informasi
Posting Komentar